Kuasa hukum menanggapi tuntutan transparansi terhadap ijazah Presiden Jokowi, menegaskan bahwa Jokowi siap menyerahkan jika diminta hukum. Diskusi berlanjut mengenai dugaan kriminalisasi dan proses hukum yang tidak seimbang. Mereka berharap persidangan terbuka dan adil, serta menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap institusi hukum.